Bang Rusman – Kaltim saat ini tengah berada di masa transisi, usai terbentuknya kepengurusan baru hasil Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) 22 Februari lalu. Meski begitu, ada satu hal yang masih mengganjal perihal anggaran tahun ini yang masih belum ada kejelasan.

Hal ini terkuak saat digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Komisi IV DPRD Kaltim, Selasa (29/3) kemarin. Turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, dari hasil audiensi, diketahui bahwa alokasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk KONI Kaltim, dari hasil penuturan petugas PPTK Dispora, Hendri, tak ada dalam slot yang dianggarkan.

Sontak hal ini menimbulkan pertanyaan. Karena sebelumnya diketahui, bahwa dana hibah untuk induk organisasi olahraga Benua Etam, dalam penyusunan alokasi anggaran sudah diketahui senilai Rp 25 miliar. Namun dari penjelasan PPATK Dispora, dana untuk KONI yang teralokasi adalah besaran nilai bonus atlet peraih medali pada PON XX lalu saja, yakni senilai Rp 33 miliar lebih.

“Terkait denyan hibah kegiatan koni, kami sifatnya hanya menerima keputusan dari Bappeda dan BPKAD dan sat ini belum ada nilai yg kami terima,” terang Hendri.

Padahal, dari pembicaraan awal yang disampaikan Ketua Umum KONI Kaltim, H Rusdiansyah Aras, saat ini pihaknya hanya memiliki sisa anggaran 2021. Di mana dari hasil hitung-hitungan, sisa dana yang ada hanya bisa bertahan sampai Juli saja. Di atas bulan tersebut, KONI sangat bergantung dari dana hibah pemprov.

“Saat ini kami mengandalkan sisa anggaran yang sudah dirancang hingga Juli 2022. Karena untuk TC Mandiri yang dicanangkan langsung oleh gubernur, itu saja sudah membutuhkan Rp 1,2 miliar setiap bulannya,” papar Rusdi (sapaan akrab Rusdiansyah Aras).

Kondisi ini dipertegas oleh Bendahara Umum KONI Kaltim, Fadliansyah, yang menyebut sisa saldo KONI Kaltim oer 22 Februari lalu adalah Rp 24 miliar. Sehingga anggaran tahun ini sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan operasional KONI Kaltim hingga akhir tahun.

“Anggaran ini sangat mempengaruhi prestasi olahraga Kaltim ke depannya. Dengan adanya dana hibah, ini bisa memotivasi atlet untuk menuju pra PON pada 2023,” papar Fadliansyah.

Menyikapi hal ini, anggota Komisi IV Rusman Yaqub menyarankan KONI Kaltim menjalin komunikasi yang efektif dengan pemprov. Terlebih prestasi olahraga ini disebutnya menjaga marwah daerah.

“Ini yang saya pikir aneh, jika slot untuk operasional KONI seperti disampaikan tadi belum ada. Perlu ada penjelasan, baik dari Dispora dan BPKAD. Kami juga tidak ingin program KONI terhambat,” ucap Rusman.

Sementara itu, pimpinan Komisi IV DPRD Kaltim, Reza Fachlevi mengatakan pihaknya akan segera melakukan RDP lanjutan. Yakni dengan menghadirkan BPKAD, sehingga bisa diketahui dengan jelas terkait slot anggaran operasional KONI Kaltim.

“Minggu depan akan jadwalkan RDP kembali DPRD, KONI, Dispora dan BPKAD utk mempercepat proses dana hibah ini,” tutupnya.

Dikonfirmasi usai hearing, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, menyebut RDP kali ini, adalah upaya KONI mempertanyakan anggaran yang sudah ditetapkan pada tahun lalu. Namun diketahui dari penjelasan Dispora, alokasi untuk hak itu ternyata tidak muncul.

“Besok kami akan lihat lagi DPA-nya. Kami akan panggil BPKAD, Dispora dan KONI kembali untuk duduk bersama, memastikan anggaran itu harus ada,” ucap Seno.

Seno beralasan jika anggaran untuk KONI ini tidak ada, maka semua kegiatan keolahragaan di Kaltim otomatis akan terhenti.

Saat hal ini ditanyakan kembali kepada Ketua KONI, Rusdi menyebut saat ini anggaran yang ada hanya bisa membiayai separuh saja kegiatan dari seluruh cabor yang ada. Di mana untuk 35 cabor lainnya, sangat bergantung pada anggaran murni di tahun ini.

Padahal menurut UU Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Tentu, sebagai organisasi yang diserahi amanat sebagai wadah pembinaan olahraga di Kaltim, Rusdi berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut.

“Ya, sesuai aturan saja, dalam UU Keolahrgaan cukup jelas mengatur peran dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan keolahragaan,” ucap Rusdi singkat.

Sumber sapos.co.id