Bang Rusman – Bongkar pasang regulasi terkait BPJS Kesehatan acap kali membingungkan masyarakat. Yang terbaru adalah wacana penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan dan penetapan iuran peserta BPJS Kesehatan berdasarkan gaji.

Diketahui, regulasi ini masih dalam tahap penggodokan oleh pemerintah pusat dan DPR RI. Namun, wacana tersebut menuai tanggapan beragam.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub mengatakan, wacana tersebut merupakan suatu terobosan di mana penghapusan kelas pelayanan kesehatan 1,2 dan 3 dengan iuran berdasarkan gaji.

Persoalan kemudian, kata dia, bagaimana aplikasi penerapan di lapangan.”Yang jadi persoalan adalah harus diantisipasi kalau memang tidak ada lagi kelas-kelas itu, lalu situasi di lapangan seperti apa? Karena di rumah sakit itu atau di satuan pelayanan nantinya bisa saja yang muncul di kemudian hari adalah rumah sakit yang tidak mampu memilah atau sebaliknya, rumah sakit justru masih memilah layanan,” ucapnya, dikonfirmasi headlinekaltim.co, Senin 20 Juni 2022 sore.

“Misalnya, dengan standar gaji. Nanti dilihat klasifikasinya, makanya kalau misalnya dia apakah dilihat dari besaran itu merupakan bagian dari pengelasan, itu juga harus dipertanyakan,” sambungnya.

Menurutnya, jika penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan hanya dilihat dari struktur gaji, maka kendala lain adalah besaran gaji setiap orang berbeda-beda.

“Pertanyaannya, apakah justru dengan ini jangan-jangan sistem penggajian justru akan membedakan kelasnya. Kan itu tidak tergambarkan. Jangan sampai kelas standar gaji yang hanya Rp 1,5 juta sama dengan yang besar. Maka, harus ada benar-benar disosialisasikan maksud dan tujuannya penghapusan kelas tapi masih melihat standar gaji,” terangnya.

Lalu, terkait dengan sisi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. Dengan adanya penghapusan kelas tersebut, apakah tidak akan berdampak pada kualitas layanan.

“Artinya begini, misal kelas 3 penuh, apakah boleh langsung di pindah ke kelas 2, namun dengan standar gaji yang paling rendah. Maknanya, menghapus kelas layanan itu karena iurannya yang berbeda,” katanya.

Diakui politisi PPP ini, dirinya sendiri masih belum memahami wacana aturan tersebut untuk diterapkan pada masyarakat.

Namun, dirinya berharap dengan aturan tersebut nantinya sistem kelas tidak akan mempengaruhi pelayanan kesehatan yang akan diterima masyarakat.

“Saya sendiri masih belum memahami. Harapan kita, dengan terhapusnya sistem kelas, jadi masyarakat tidak lagi mengenal antre karena kelasnya penuh,” harapnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Anwar Hakim. Dia meyakini wacana penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan tidak akan mengubah layanan fasilitas kesehatan yang akan diterima masyarakat.

“Wacana pemerintah untuk mengubah ini juga berkait dengan gaji. Tapi tidak mengubah fasilitas karena fasilitas kesehatan yang didapat akan tetap sama,” ujarnya saat dihubungi media ini.

Kendati demikian, Politisi Gerindra ini meminta pemerintah untuk benar-benar dapat menghitung besaran iuran peserta yang akan dibebankan kepada masyarakat dan harus ada batas maksimal gaji yang ditetapkan untuk menentukan besaran iuran.

“Tetap harus ada batasan maksimal, seperti Rp 1,4 atau Rp 1,2 juta,” katanya.

Terkait dengan munculnya kekhawatiran masyarakat terkait regulasi tersebut, Deni yakin pemerintah telah memiliki kajian untuk menetapkan suatu kebijakan untuk rakyatnya.

“Insyaallah tidak ada, karena iuran ditetapkan sesuai pendapatan. Ini sebagai asas keadilan dan tujuan pemerintah adalah gotong royong bagi yang tidak mampu,” imbuhnya.

Sumber headlinekaltim.co