Bang Rusman – DPRD Kaltim menggelar rapat Paripurna ke-7, masa sidang I tahun 2022, dengan 2 agenda sekaligus. Paripurna berlangsung di ruang rapat Gedung D lantai 6, Kantor DPRD Kaltim pada Selasa 15 Februari 2022.

Dua agenda yang dibahas yaitu pengesahan revisi agenda kegiatan DPRD Kaltim masa sidang I tahun 2022 dan Penetapan 2 Ranperda inisiatif DPRD Kaltim, terkait pelayanan kepemudaan dan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika.

Dalam pelaksanaan rapat Paripurna DPRD Kaltim hari ini, anggota dewan ramai-ramai melakukan interupsi. Mayoritas mereka meminta agar Panitia Khusus (Pansus) Narkotika untuk segera dibentuk lebih dulu. Sementara pembentukan Pansus Kepemudaan ditunda, hingga ada slot Pansus yang kosong.

Interupsi pertama datang dari Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub, dirinya meminta pembahasan mengenai Pansus Kepemudaan agar ditunda. Dan meminta Pansus Narkotika untuk dilaksanakan.

Senada dengan Rusman Ya’qub, anggota DPRD Kaltim Dapil PPU dan Paser, Amiruddin juga meminta untuk menunda pembentukan Pansus Kepemudaan.

Raperda tetap dibahas. Makanya saya kira ditunda dulu, nanti masuk rapat Paripurna berikutnya baru kita bahas di Renja (Rencana kerja, red), karena ini sudah berjalan. Jadi Pansus Narkotika tetap dilanjutkan,” katanya.

Anggota DPRD Kaltim Dapil Samarinda Saefuddin Zuhri menyebut, dengan melakukan penundaan pembentukan Pansus Kepemudaan, tidak akan melanggar aturan tata tertib yang ada di DPR.

“Yang narkotika tetap dilanjutkan sebagai Pansus. Ini tidak menabrak aturan yang sudah kita tetapkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin Siruntu, memberikan usulan untuk pembahasan Kepemudaan, dapat dilakukan di komisi yang membidangi, yakni Komisi IV.

“Pada prinsipnya ini sudah masuk pembahasan, hanya tinggal waktu saja. Kita sudah tetapkan bahwa narkotika dibahas melalui Pansus. Sementara terkait Ranperda Kepemudaan sudah ditetapkan dibahas melalui komisi pembidangan. Karena kan sudah dibahas di Komisi IV,” ujarnya.

Namun usulan Jahidin tersebut, mendapatkan penolakan dari Ketua Komisi IV Rusman Ya’qub. Dia beralasan, seluruh anggota Komisi IV telah tersebar di 3 Pansus yang saat ini masih bergulir.

“Semua anggota Komisi IV sudah terbagi anggotanya di 3 Pansus. Kalau dibebani, malah bahaya,” tegasnya.

Senada dengan rekan satu partainya, Sutomo Jabir mengatakan, seluruh Ranperda tetap bisa berjalan melalui Pansus dan menyerahkan ke komisi, karena Perda tersebut merupakan Perda inisiatif dari DPRD Kaltim.

Dirinya pun mencontohkan, sebelumnya anggota Komisi II DPRD Kaltim juga pernah terbagi dalam beberapa Pansus. Namun tetap bisa berjalan, karena juga dibahas di komisi pembidangan.

“Hari ini, kita menentukan akan dibahas pada tingkat apa? Menurut saya, jika sesuai efektivitas kita, mestinya ini jalan saja. Kalau bertabrakan dengan Tatib, misalnya dengan ada 4 Pansus, terbaik menyerahkan ke komisi, karena Perda ini inisiatif DPRD. Ini pernah terjadi di Komisi II, Tinggal komisi yang membidangi untuk bisa berjalan. Karena produktivitas kita di bidang peraturan daerah harus ditingkatkan, untuk itu jangan dihambat,” katanya.

Setelah melewati “hangatnya” rapat Paripurna, akhirnya diputuskan bahwa Pansus Narkotika tetap berlanjut. Sedangkan pembahasan Kepemudaan, akan ditunda hingga ada slot untuk Pansus.

“Untuk narkotika ini kita bahas dalam Pansus. Sedang untuk kepemudaan, kita tunda hingga ada slot Pansus,” katanya.

Setelah sempat diskor 5 menit, rapat Paripurna kembali berlanjut. Dan langsung menetapkan susunan keanggotaan Pansus Narkotika. Dimana, Saefuddin Zuhri didaulat sebagai Ketua Pansus dan Sutomo Jabir ditunjuk sebagai Wakil Ketua Pansus Narkotika.

Sumber headlinekaltim.co