Komisi IV DPRD Kaltim melakukan evaluasi percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kaltim.
Evaluasi itu dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kaltim bersama beberapa instansi pemerintah secara virtual, Kamis (12/8/2021).
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qubseusai pelaksanaan RDP. Ia mengungkapkan terdapat beberapa hal yang menjadi pembahasan di antaranya menyangkut vaksinasi, isolasi terpusat, bantuan sosial (bansos), dan kelangkaan obat-obatan.
Lebih dalam terkait vaksinasi Rusman menerangkan saat ini cakupan di Kaltim masih sangat rendah, bahkan jauh dari target Pemprov untuk mencapai herd immunity.
“Di Kaltim kita baru 26 persen, padahal targetnya bisa 2,8 juta orang,” kata Rusman.
Menurutnya saat ini masih jauh dari harapan yang ingin diraih, karenanya sedang dikejar target pembentukan herd immunity di Kaltim pola dan waktunya.
Untuk mencapai itu kata dia, perlu mengejar jatah kuota vaksin dari pusat. Sebab, agak lucu ketika Kaltim diberikan rapor merah akibat positivity rate tertinggi di luar jawa, tapi distribusi vaksin justru rendah.
“Mekanisme distribusi kok begini, seolah-olah Pemda dibenturkan dengan yang punya link-nya sendiri, sementara ada lembaga lain yang melaksanakan sedangkan Pemda kosong,” tuturnya.
Rusman mengaku hal tersebut tidak bagus, sebab membuat Pemda menjadi meradang. Karena yang akan lebih dulu diminta pertanggungjawabannya adalah Pemda.
“Sama aja menganggap Gubernur dan Bupati/Wali Kota tidak becus, ini cara tidak bagus. Karena lembaga lain harusnya jadi support system,” pungkasnya.
