Rendahnya presentasi vaksin pelajar di seluruh wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) menuai sorotan dari Komisi IV DPRD Kaltim.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub mengatakan rendahnya penyaluran vaksin untuk pelajar akibat lemahnya peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan vaksin.

Ia menyebutkan, hingga kini penyaluran vaksin dari pusat ke daerah masih terus didominasi oleh organisasi non pemerintah.

Akibatnya, kata dia, masih banyak pelajar bahkan tenaga pendidik yang belum menerima suntikan vaksin baik dosis pertama maupun dosis kedua.

Pemerintah daerah, tegas Rusman, melalui instansi terkait seharusnya punya peranan penting dalam mengatur menajemen pendistribusian vaksin terutama untuk kepentingan pelajar di setiap kabupaten/kota di Kaltim.

“Pemerintah daerah itu seperti apa sih sebetulnya soal manajemen vaksin ini. Seharusnya kalau sudah diketahui bahwa vaksin itu lebih banyak disalurkan ke organisasi diluar pemerintahan mestinya pemerintah punya reaksi, jangan dibiarin,” kata Rusman, Senin (11/10/2021).

Politikus PPP ini menerangkan, seharusnya dalam hal pendistribusian vaksin untuk pelajar, dinas kesehatan dan dinas pendidikan harus bekerjasama sehingga pelaksanaan vaksin untuk pelajar perlu diprioritaskan.

“Kasian pelajar kita tidak bisa melaksanakan PTM hanya gara-gara rendahnya presentasi vaksin,” ujarnya.

Menurut Rusman, semakin lamanya pelaksanaan pembelajaran daring bagi pelajar justru akan menimbulkan rasa kejenuhan yang pada akhirnya mengakibatkan learning loss atau penurunan kualitas akademik siswa.

“Nanti kalau begini terus bakal ada alasan siswa masih renda vaksinya. Masa kita mau korbankan anak untuk tidak PTM hanya karena rendahnya presentasi vaksin, terus kalau faktor penentunya itu harus vaksin kenapa vaksinnya yang tidak diutamakan?” ucap legislatif yang membidangi pendidikan ini.

Untuk itu, kata dia, dalam hal manajemen pendistribusian vaksin di Kaltim harus segera diubah, sehingga pelaksanaan vaksin untuk pelajar harus diprioritaskan.

“Karena kalau nggak dirubah ya terus siapa yang mengurusi pelajar kita vaksinya. Yang bertanggung jawab itu ya pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan,” bebernya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan, pelaksanaan vaksin oleh organisasi non pemerintah tentu sudah bagus, namun itu sifatnya sekedar supporting dalam mempercepat pelaksanaan vaksinasi tapi jangan sampai mengabaikan kepentingan pemerintah daerah.

“Kan sekarang siapa yang menguasai akses vaksin di pusat, maka dia yang dapat. Bayangkan pemerintah daerah kalah sama organisasi biasa. Bukan bermaksud menyalahkan organisasi itu, cuma pada akhirnya ‘kan pelajar yang tertinggal terus vaksinnya,” pungkasnya.

Sumber pusaranmedia.com