Bang Rusman – Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur Rusman Ya’qub menanggapi soal infrastruktur sekolah yang belum memadai untuk kegiatan belajar mengajar, terlebih saat ini sudah dilakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di bumi etam.

Rusman menilai, dari sisi pelaporan keadministrasian sarana prasarana yang diamanatkan UU no 23 tahun 2014 sampai saat ini belum dilakukan Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendidikan.

Ia menganggap hal ini merupakan kelalaian dari Pemerintah untuk lebih memperhatikan infratruktur sekolah yang mengakibatkan hambatan kepada peserta didik atau murid.

“Kita lihat soal infrastrukturnya, pertama kita belum berhasil melaksanakan perintah UU no 23 tahun 2014 yang di dalamnya kita disyarakatkan untuk asset-aset SMA/SMK harusnya mesti selesai penyerahan dokumen dan administrasi asetnya pada tahun 2017 dan alhamdulilah 2022 sekarang masih belum selesai juga, ini kan patut kita pertanyatakan kinerja pemerintah,”kata Rusman.

Rusman juga mengungkapkan akibat pelaporan ini tidak dilakukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengakibatkan Pemerintah Pusat tidak dapat membantu sekolah di Kaltim yang mengalami kerusakan diakibatkan lama tidak terpakai karena sekolah secara online (daring).

Dirinya berharap di tahun ini agar pencatatan dan pelaporan aset itu segera dilaporkan kepada Kemendikbud agar setiap sekolah dapat memberikan pelajaran yang nyamana kepada para muridnya.

Sumber rri.co.id Samarinda