Bang Rusman – Dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), di Muang, Lempake, Senin 13 Juni 2022, anggota DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub secara tegas mengatakan jika lahan pertanian milik masyarakat harus dijaga karena berdasarkan perintah undang-undang.

Demikian juga penegasan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kaltim, Siti Farisyah Yana sepakat terhadap sikap tersebut. Lahan pertanian di Kaltim wajib dijaga ujarnya menegaskan.

Menurut Rusman perlindungan terhadap lahan pertanian milik warga itu dibutuhkan Perda agar petani dapat terus-menerus melaksanakan budidaya pertanian di lingkungannya tanpa terganggu.

“Perlu ada aturan khusus berbentuk peraturan daerah. Masyarakat wajib mengetahui dan memahami. Apa saja item perlindungannya, bagaimana caranya, dan semua hal terkait,” beber Rusman.

Perda ini beberapa kali mengalami revisi. Pertama karena terbentuknya Kalimantan Utara (Kaltara) yang membuat sebagian daerah Kaltim masuk bagian Kaltara.

“Akan ada lagi perubahan lanjutan dikarenakan status Kaltim yang dipersiapkan menjadi IKN Nusantara. Jadi beberapa hal harus menyesuaikan dengan kondisi itu,” tambahnya.

Di kesempatan sama, Siti Farisyah Yana mengatakan kondisi sekarang ini menjadi perhatian awal, bagaimana pesatnya pergerakan pembangunan, perlahan mengikis lahan-lahan pertanian aktif. Dari sisi pembangunan, itu adalah hal positif. Tetapi tidak lagi bila terus terjadi hingga membuat lahan pertanian habis.

“Kalau tak ada yang bekerja di sektor pertanian, siapa yang akan memberi kita makan? Apa iya harus terus bergantung bahan makanan impor?” katanya.

Dengan kemampuan budgeting negara yang terbatas, atau tak bisa serta merta ada terus, kebijakan impor tak bisa seterusnya dilakukan.

“Padahal kita punya lahan yang begitu subur, potensi yang begitu besar, dilengkapi sumber air, dan sinar matahari yang cukup. Tetapi belum bisa kita optimalkan dari sisi pertanian,” bebernya.

Perkembangan penduduk juga butuh pemenuhan pangan yang berimbang. Investasi lahan pertanian yang menjadi aset petani, adalah investasi dengan nilai yang besar. Menurutnya, itulah yang harus terus didorong. Butuh terus-menerus sentuhan kebijakan. Salah satunya dari sisi legislasi untuk pemenuhan fasilitas standard. Seperti, akses jalan, pembangunan irigasi dan sebagainya.

Perda PLP2B, sejatinya menciptakan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Atau beroperasi terus-menerus dan tidak teralih fungsikan pada sektor lain. Bila harus beralih fungsi harus menyesuaikan dengan kondisi.

“Misalnya untuk keperluan umum seperti pembangunan jalan tol, jalan umum atau fasilitas umum seperti rumah sakit, dan sebagainya. Dan itu harus melalui mekanisme dan aturannya,” ulas Yana.

Untuk itulah mengapa lahan petani aktif wajib dilindungi dan terdukung program perlindungan ketahanan pangan. Meski diakuinya, di lingkup provinsi tidak ada penentuan titik-titik yang menjadi lahan PLP2B. Yang ada, arahan PLP2B yang ditindaklanjuti berdasarkan Perda Kota Samarinda No.6 Tahun 2021.

“Ada jeda jarak lumayan jauh dengan perda tahun 2013. Terkait ini,” sebutnya.

Berdasar itu, wilayah Samarinda Utara menjadi area terluas se-Samarinda yang masuk dalam skema PLP2B dengan menyiapkan lahan 558 hektare. Samarinda juga dikatahui menjadi salah satu dari tiga daerah di Kaltim yang sudah menetapkan koordinat PLP2B nya. Daerah lainnya adalah Paser dan Bontang.

Yana juga menyadari salah satu tantangan mempetahanakan PLP2B ini, adalah iming-iming dari korporasi pertambangan. Besar dari sisi keuntungan tapi berdampak luas yang juga berpotensi merugikan secara materi.

“Sebisa mungkin tetap dipertahankan lahan aktifnya. Bila rayuan pihak lain itu dirasa mengganggu, bisa dilaporkan langsung ke dinas terkait,” tegasnya.

Sumber nukaltim.id