Bang Rusman – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim DR Rusman Ya’qub melakukan Sosper di Balikpapan. Sosper Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kaltim itu dihelat di ruang serbaguna Muslimat PAC NU Batakan Balikpapan.

Sosper dihadiri tuan rumah Ketua DPC PPP Balikpapan Iwan Wahyudi, Sekretaris DPC PPP Balikpapan Nurhadi, Komisioner Komisi Informasi (KI) Kaltim Muhammad Khaidir sebagai nara sumber dan Ketua Forum Jurnalistik Perempuan Indonesia (FJPI) Kaltim Tri Wahyuni, serta Herman A Hasan sebagai moderator.

Dalam paparannya, Rusman Yaqub menyampaikan Sosper salah satunya Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kaltim adalah menekankan akan pentingnya layanan informasi publik kepada masyarakat karena kini konflik dunia maya yang berdampak dalam kehidupan sehari-hari mengharuskan pemerintah untuk terbuka.

Karena itu masyarakat diminta untuk berhati-hati dalam mengakses sosial media (sosmed) dan bijaksana dalam menelaah informasi. Pasalnya berita hoax (palsu dan menyesatkan) kini sudah banyak bereda.

“Seperti berita informasi kematian selebriti atau tawaran investasi. Kalau tidak jeli lantas dimakan mentah-mentah percaya kabar tersebut, bakal terjerumus kita. Karenanya saring dulu sebelum sharing adalah keharusan dilakukan oleh kita semua,” ujarnya.

Sementara itu Komisioner KI Kaltim Muhammad Khaidir mengatakan, Perda Nomor 15 Th 2012 tentang Layanan Informasi Publik adalah sebenarnya pelaksanaan oleh Kaltim terhadap Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dia mengemukakan, badan publik yang tidak menyampaikan informasi dapat diakses masyarakat adalah tindakan salah dan bisa dilaporkan.

Adanya Perda Nomor 15 Th 2020 tersebut sebagai jaminan bahwa anggota masyarakat bisa dan mudah mengakses informasi publik.

Dalam sengketa akses layanan informasi publik, anggota masyarakat yang merasa dirugikan karena tidak ditanggapi bisa melapor ke KI Kaltim dalam bentuk sengketa informasi publik.

Selepas paparan para narasumber, dibuka sesi dialog yang banyak direspon audiens dengan Nurjanah yang mengeluhkan sistem data customer BPJS yang telah merugikan dirinya.

“Saya dan keluarga tidak terdata sebagai pelanggan BPJS Balikpapan, sehingga sempat ditagih lima tahun angsuran, ya saya tidak mau bayar karena saya kan sudah terpisah KK saya dengan anak saya yang sudah menikah,” kata Nurjanah.

Sementara Amir, warga lainnya, mengeluhkan usulan pembangunan jembatan lingkungan di RT 53 Sepinggan dan sekitarnya yang belum ada tanda-tanda realisasi.
Riska Susanti warga RT 59 Sepinggan, mengeluhkan banjir yang semakin luas berdampak di lingkungannya.

Sekretaris DPC Balikpapan yang juga anggota DPRD Balikpapan Nurhadi menanggapi, keluhan pembanggunan jembatan dan jalan di lingkugan RT 53 sudah diakomodir dalam APBD Kota Balikpapan, hanya belum disoalisasikan menunggu rencana pelaksanaan proyek.

Sementara keluhan banjir yang makin tinggi dampak jalan tol, Nurhadi menanggapi kurangnya sinergisitas Pemkot Balikpapan dengan Pemprov Kaltim.

“Jalan tol pekerjaan pusat, lebih tepat jika provinsi yang mediasi untuk penanganan itu karena dampaknya banjir itu kepada warga masyarakat kita,” ujar Nurhadi.

Ketua DPC Balikpapan Iwan Wahyudi, menanggapi keluhan layanan BPJS, meminta warga untuk memperbarui data kependudukannya agar tidak terkunci di sistem sehingga menjadi tagihan menumpuk.

“Mungkin saja pada saat akan bayar, ternyata tidak bisa diinput sistem BPJS lantaran data yang tidak singkron. Sehingga jadi tagihan menumpuk. Tolong aktivasi data kita kemudian ditembuskan ke BPJS agar bisa ditindaklanjuti.

Kami sendiri di Dewan akan berusaha mediasi dengan BPJS agar selalu rutin mengupgrade data pelanggannya sehingga warga bisa membayarnya sewaktu-waktu sesuai dengan peruntukkannya,” pungkas Iwan.

Sumber busam.id