Upah Minimum Provinsi atau UMP Kaltim mengalami kenaikan sebesar 1,11 persen. Kenaikan tersebut menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat.

Hal tersebut direspon oleh Komisi IV DPRD Kaltim. Ketua Komisi IV Rusman Ya’qub, Jumat (19/11/2021) mengatakan nilai tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Daerah.

Menurutnya penghitungan tersebut berdasarkan kebutuhan hidup, pertumbuhan ekonomi dan beberapa faktor lain yang sedang berlaku. “Saya kira sudah ada acuannya dan pasti selalu alot dalam proses pembahasannya setiap tahun dan itu lumrah saja di Dewan Pengupahan,” ucap Rusman Yaqub.

Ia memaklumi jika UMP tahun depan tidak naik signifikan. Hal tersebut sebagai bentuk pemulihan perusahaan atau pengusaha yang turut berdampak terhadap pandemi Covid-19.

“Tetapi juga harus kita pahami kondisi pengusaha atau perusahaan juga harus diberi ruang untuk melakukan recovery roda perusahaan akibat dari pandemi C-19 ini,” katanya.

“Sehingga ada titik kompromi yang bisa saling menunjang dan menopang satu sama lain baik pihak perusahaan/pengusaha maupun teman pekerja,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya para buruh di Kalimantan Timur (Kaltim) berharap adanya penyesuaian upah pada tahun 2022. Sehingga dengan penyesuaian itu, para pekerja dapat merasakan hidup yang layak di tengah harga kebutuhan pokok yang terus meninggi.

Namun harapan tersebut sepertinya sirna setelah Apindo bersama Pemprov Kaltim menetapkan kenaikan upah sebesar 1,11 persen. Atas kenaikan upah tersebut juga direspon sinis oleh DPD Serikat Buruh Sejahtera Independen (SBSI) 1992 Kaltim.

Sekretaris DPD SBSI 1992 Kaltim Sultan, Rabu (17/11/2021) mengatakan pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan UMP tahun 2022 dengan Disnakertrans Kaltim. Sultan membeberkan bahwa hal ini bukan pertama kali terjadi.

Ia menyebut bahwa Disnakertrans Kaltim memang jarang melibatkan pihaknya. Sultan menuding bahwa Dinsnakertrans Kaltim hanya mengundang pihak-pihak yang sepemikiran dengan keinginan pengusaha.

“Kami di serikat ini bahkan tidak terlibat dalam Dewan Pengupahan yang dibentuk Disnakertrans. Mungkin dewan pengupahan ya yang sejalan, yang nurut apa mau pengusaha,” ujar Sultan.

Bahkan keterlibatan SBSI 1992 dalam pembahasan upah bagi pekerja di Kaltim sangat minim. Pihaknya juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada pihak-pihak terkait.

“Sudah kami sampaikan sampai ke Pak Wagub,” ucapnya.

Sumber TribunKaltim.co