Memanasnya kembali hubungan antara SMAN 10 dengan Yayasan Melati Kaltim mencuri perhatian publik. Terlebih kali ini menyeret nama Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim.

Menyikapi masalah itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub sangat menyayangkan peristiwa tersebut terjadi, apalagi di tengah upaya pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan dunia pendidikan.

“Saya menyayangkan dunia pendidikan kok tarik menarik. Harusnya dunia pendidikan dibangun di atas kesadaran bersama untuk mencerdaskan anak bangsa. Bukannya dipertontonkan untuk saling berebut. Apalagi antara sekolah dengan yayasan. Mestinya kita bersatu padu untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Bukan justru seperti ini. Tapi itulah dinamika,” ucapnya usai memimpin RDP bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim, Senin kemarin.

Terkait dengan aksi pihak Yayasan Melati Kaltim yang mengeluarkan seluruh barang milik siswa secara sepihak, Rusman Ya’qub mengatakan walaupun dirinya tidak menyayangkan sikap yayasan, namun dia menyampaikan bahwa seharusnya ada pembicaraan antara kedua belah pihak sebelum memutuskan bertindak sendiri.

“Saya tidak menyayangkan sikap yayasan, tapi mestinya duduk persoalan dunia pendidikan tidak harus dengan hiruk-pikuk seperti ini,” katanya.

Diakui Legislatif dari Fraksi PPP ini, pihaknya telah banyak menerima laporan pengaduan terkait kejadian itu. Namun demikian, untuk menyelesaikan persoalan itu harus dengan hati yang jernih.

“Sudah kami terima laporannya. Ada dari SMA 10 sendiri, kemudian dari warga masyarakat, yang bisa bersumber dari komite sekolah, yang bisa juga bersumber dari masyarakat peduli pendidikan. Karena banyak juga di luar sana yang tidak ada keterkaitan dengan SMA 10, tapi dia mengamati. Menurut saya harus dilihat secara jernih,” ujarnya.

Masih kata dia, hari ini Komisi IV DPRD Kaltim akan melakukan pertemuan dengan komite sekolah SMAN 10 untuk mendengar langsung apa yang sebenarnya terjadi.

Tapi, Rusman Ya’qub memastikan, pihaknya juga akan meminta keterangan dari pihak yayasan dan Pemprov Kaltim serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim yang namanya ikut terseret-seret.

“Besok (hari ini, red) kami terima dari komite sekolah. Mereka mengusulkan minta pertemuan dengan Komisi IV. Ini masih kita dalami persoalannya. Kita juga tidak bisa memutuskan, ini benar, ini salah. Prinsipnya, Komisi IV ingin mendengarkan semua pihak. Yang jelas DPRD berdiri tegak di semua kepentingan, tidak ada yang kita pilih,” katanya.

“Kami juga belum bisa memberikan opsi kalau belum mendengar langsung. Tapi kalau sekolah pemerintah saja masih butuh ruangan, masih banyak yang diperlukan. Pemerintah berkewajiban menyiapkan, menyediakan sarana prasarana pendidikan yang layak dan standar,” pungkasnya.

Sumber headlinekaltim.co