Kisruh masalah SMAN 10 kian memanas, baik antara pihak Yayasan Melati, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim maupun pihak sekolah. Masing-masing, saling klaim sebagai pemilik sah kampus A yang berada di Jalan HAM Rifaddin, Kelurahan Loa Janan Ilir.

Untuk itu, DPRD Kaltim kembali memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari solusi atas penyelesaian masalah yang tak kunjung ada penyelesaian, sejak tahun 2005 silam.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub ditemui usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim dan Biro Hukum Setdaprov Kaltim di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim tegas mengatakan bahwa, lokasi kampus A adalah aset sah milik Pemprov Kaltim, yang dikuatkan dengan hasil putusan Mahkamah Agung.

“Semua kita sepakat, clear bahwa itu milik Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya tanah. Dikuatkan dengan keputusan MA. Karena itu kita minta pada Pemprov untuk mengamankan, sekaligus mengeksekusi aset tersebut,” ucapnya, Selasa 29 Juni 2021.

Namun demikian, dikatakannya bahwa hal yang berkaitan dengan gedung yang ada di kampus A, belum ada bukti yang menguatkan bahwa itu milik Pemprov Kaltim. Tetapi kepada semua pihak juga dipastikan tidak ada yang berhak mengklaim sebagai pemilik.

“Soal gedung, memang sampai hari ini kompatibel. Tidak ada dokumen yang bisa kita jadikan alat bukti, bahwa itu milik pemerintah atau bukan milik pemerintah. Tapi tidak boleh ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa itu adalah miliknya, karena tidak ada catatan,” sambung Rusman Ya’qub.

Diterangkannya, dokumen yang ada di Pemprov Kaltim untuk kampus A tidak menunjukkan adanya bangunan. Karena kata dia, dahulu kewenangan SMA masih berada di kabupaten/kota.

Politisi PPP ini pun menyayangkan lemahnya administrasi dokumen aset, baik di Pemprov Kaltim maupun di Pemkot Samarinda. Sehingga ketika terjadi hal serupa atau bahkan sengketa aset, pemerintah kesulitan untuk melakukan pelacakan data-data aset yang dimiliki.

“Sampai hari ini Pemkot belum ada dokumen yang dimasukkan ke Pemprov, terkait bangunan yang ada di SMAN 10. Itulah yang kita sayangkan. Betapa pemerintah ini lemah, baik di Pemprov maupun Pemkot untuk membuktikan bahwa kita lemah dokumen administrasi aset,” katanya.

“Menurut saya, faktanya Pemprov dan Pemkot memiliki kelemahan pencatatan administrasi aset,” sambung Rusman Ya’qub.

Disinggung mengenai pemanggilan pihak Yayasan Melati untuk duduk bersama dengan DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim, dia mengatakan hal itu masih dalam tahap diskusi. Namun begitu, pertemuan tersebut dikatakannya bisa saja dilakukan. Pun terkait dengan rencana kajian teknis, dikatakan Rusman Ya’qub, bahwa kewenangan itu ada pada Pemprov Kaltim.

“Masih kita lakukan diskusi, bisa saja nanti. Pemprov akan melakukan kajian teknisnya, kami tidak mengurus teknis,” tutupnya.

Terpisah, Kepala Disdikbud Kaltim Anwar Sanusi enggan berkomentar banyak terkait hasil pertemuan dirinya bersama dengan DPRD Kaltim dan Biro Hukum Setdaprov Kaltim.

“Kalau saya tidak terlalu banyak ditanya. Yang banyak ditanya, dari Biro Hukum dan Aset karena berhubungan dengan itu. Tunggu saja hasilnya, yang pasti tanahnya milik Pemprov sesuai yang disampaikan Biro Hukum,” ujarnya singkat.

Sumber headlinekaltim